Dua Jurus Kungfu Ahok, Satu Tujuan

Pagi itu, suasana di salah satu kelurahan kawasan Cakung, Jakarta Utara, tak seperti biasanya. Ada perubahan mencolok: posisi meja layanan yang tertata rapi dan kualitas layanan publik yang tidak berbelit-belit. Selesai mengurus dokumen langsung ucapkan terima kasih, tanpa embel-embel atau ketabelece, kata seorang warga.

Entah ada kesadaran atau rasa takut di tingkat kelurahan dan kecamatan, yang pasti semua proses layanan publik berjalan normal. Saat ini sudah tidak ada lagi keluhan dari warga. Jika pun ada, akan berbuntut panjang, karena masyarakat mulai sadar akan pentingnya prosedur pengaduan masalah layanan publik.

Kelurahan dan kecamatan merupakan instansi pemerintah yang mendapat perhatian serius dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Setelah Joko Widodo meletakkan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta digantikan oleh Ahok, wajah instansi layanan publik di Jakarta mendadak tertib.

Ada apa sebenarnya? Tentu saja hanya warga Jakarta yang mengetahui dan mengalaminya. Secara empiris, persepsi negatif terkait pelayanan publik di kelurahan ataupun kecamatan beberapa waktu lalu masih menyisakan nokta merah dalam ingatan sosial umumnya warga Jakarta. Persisnya sebelum kedatangan mantan Wali Kota Solo dan Bupati Belitung Timur itu, warga Jakarta sudah kenyang dengan pola layanan dan komunikasi aparat pemerintah DKI Jakarta yang berbelit-belit.

Namun pengalaman yang dialami warga Jakarta berubah. Kedatangan Jokowi dan Ahok memimpin Jakarta menemukan momentumnya. Apa pun alasannya, Jakarta adalah miniatur negara impian. Negara impian yang diidamkan-idamkan Al-Farabi, guru kedua setelah Aristoteles, yaitu negara utama (al-madinah al-fadilah) yang bebas dari kerusakan, kesesatan, dan kemerosotan.

Pesona Jakarta memang memikat banyak orang. Apalagi untuk urusan kepemimpinan. Untuk menjadi orang nomor satu di Jakarta siapa pun harus siap bertarung dengan segala risikonya. Pengalaman berharga pencalonan Jokowi-Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta adalah pemetaan fenomena politik yang bercampuraduk dengan isu agama secara gamblang.

Agama dan politik adalah dua fenomena yang saling terkait. Tidak terkecuali dengan Ahok. Isu agama dan politik masih menyertainya sampai saat ini. Bagi yang kontra Ahok, ketika melihat sepak terjangnya, yang ada dalam benaknya seperti melihat api dan merasakan panas.

Dalam benak mereka, Ahok laksana api yang membakar dan panas. Di samping kebijakannya yang kontroversial, sikap ceplas-ceplos, dan perkataan yang keluar dari mulutnya dimaknai berbeda seolah sombong dan tidak sopan. Padahal, dalam dunia nyata, Ahok bukan api yang menimbulkan efek panas bagi siapa pun yang menjadi lawan politiknya.

Persoalan pemotongan hewan kurban, sengketa APBD 2015, penertiban warga Kampung Pulo, kasus Metro Mini, sampai yang terbaru pembongkaran Kalijodo. Ketika mendapat perlawanan dari penentangnya, jawaban Ahok begitu pasti dan seolah apriori. Solusi yang ditawarkan selalu simpel, yakni bertahan atau ingin berubah ke arah yang lebih baik.

Perhatikan jawaban Ahok saat ditanya soal Kalijodo. Tanpa perlu teori atau pembuktian rinci, Ahok mengatakan prostitusi sudah ada sejak lama. Paralel dengan sikap dan pendiriannya itu, pun ketika ditanya soal lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), lagi-lagi jawaban Ahok tajam dan pasti, “Tuhan menciptakan Adam untuk Hawa, bukan Adam dengan Ali”.

Jika pernyataan Ahok itu dimaknai, secara tersirat ia menginginkan suatu manajemen tata kelola yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan dasar hukum. Terlebih dengan ribuan persoalan yang merundung Ibu Kota, ketegasan dan sikap yang kuat tentu dibutuhkan, seperti ditunjukkan Ahok.

Secara prinsip Ahok memiliki dua gerakan tata kelola untuk membenahi Jakarta. Karena dalam prinsip gerak, hanya ada dua pilihan: tetap atau berubah. Hal ini pula yang perlu dicermati oleh masyarakat Jakarta. Sejalan dengan itu, gaya kepemimpinannya yang tegas meniscayakan gerak awal dan akhir.

Gerak awal yang dimaksud adalah gerakan kontrol yang diperhitungkan dan dievaluasi. Tentu saja mempertimbangkan baik dan buruknya yang dilengkapi dengan solusi. Sementara itu, gerak akhir adalah gerakan eliminasi yang memungkinkan lahirnya suatu kebijakan yang tidak bisa memberikan satu peluang pun untuk memilih.

Misalnya kasus Metro Mini. Gerak awalnya (kontrol) jika setelah dievaluasi masih saja belum berbenah dan menyisakan pilihan yang moderat tapi masih diindahkan, gerak akhir sebagai gerak kedua memberikan jawaban eliminasi. Tentu saja pemilik Metro Mini akan berpikir dua kali agar asap di dapurnya tetap ngebul.

Begitu pun dengan penertiban warga Kampung Pulo. Dengan pola dua gerak yang sama, akhirnya warga Kampung Pulo dapat menikmati rumah susun yang layak, meski di sana-sini masih ada kekurangan. Tujuannya hanya satu: mengajak berpikir masyarakat mencari solusi sebuah persoalan.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, eksperimentasi tata kelola Jakarta yang dibuktikan Ahok didasari dalil empiris. Dengan kata lain, logika kepemimpinan Ahok didapatkan melalui eksperimentasi yang dilakukan dengan model dua gerakan alias dua jurus kungfu secara bertahap.

Sumber: GeoTimes (Tulisan ini dimuat pada, Kamis, 10 Maret 2016)